Bondowoso, 9 Januari 2026

Pengadilan Negeri Bondowoso menyelenggarakan Rapat Koordinasi Hakim dalam rangka penguatan pemahaman dan implementasi regulasi hukum pidana nasional terbaru. Rapat yang berlangsung di ruang Media Center diikuti oleh Ketua Pengadilan dan para Hakim, dengan agenda utama pembahasan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian KUHP.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, yang dalam arahannya menegaskan pentingnya kesiapan aparatur peradilan dalam menyesuaikan dinamika hukum, khususnya pada masa transisi pemberlakuan KUHP baru dan pembaruan hukum acara pidana. Beliau menekankan bahwa perubahan regulasi ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat kualitas pemeriksaan perkara, menjamin perlindungan hak asasi para pihak, serta meningkatkan kepastian hukum di lingkungan peradilan pidana.
Dalam sesi pembahasan, para hakim berdiskusi secara mendalam mengenai substansi perubahan norma pidana materiil dan formil, termasuk aspek pembuktian, batasan kewenangan penegak hukum, perlindungan hak tersangka/terdakwa, serta harmonisasi pasal-pasal yang mengalami penyesuaian melalui peraturan terkait. Rapat koordinasi ini juga menjadi ruang penyamaan persepsi antar hakim dalam memastikan implementasi regulasi berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial).
Rapat koordinasi berlangsung interaktif dan konstruktif, dengan berbagai pandangan strategis yang mengarah pada penguatan kapasitas hakim sebagai pengambil keputusan yudisial di bidang pidana. Melalui kegiatan ini, Pengadilan Negeri Bondowoso berkomitmen untuk terus mengawal penerapan hukum pidana nasional secara profesional, independen, dan berintegritas demi mewujudkan peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel.